Fraksi PPP Dorong Penguatan PAD dan Tindak Lanjut Temuan BPK dalam Evaluasi APBD 2025

BONDOWOSO, – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bondowoso menyampaikan berbagai masukan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar, Kamis (2/7/2026).

‎Pandangan umum fraksi disampaikan oleh Juru Bicara PPP, Hj. Siti Masyarafatul Manna Wassalwa, yang terlebih dahulu memberikan apresiasi atas prestasi siswi SMA Negeri 1 Tenggarang, Angelica Theona Putri, yang terpilih sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional. Angelica dijadwalkan bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara.

‎Dalam penyampaiannya, Fraksi PPP menegaskan bahwa pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tidak semata-mata menjadi agenda administratif, tetapi merupakan sarana untuk mengukur sejauh mana pengelolaan anggaran daerah mampu memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat.

‎Fraksi PPP mengapresiasi capaian pendapatan daerah sepanjang tahun anggaran 2025. Namun demikian, pemerintah daerah dinilai masih perlu memperkuat kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah tersebut, menurut fraksi, dapat ditempuh dengan memperbaiki sistem pemungutan berbasis digital, mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah, memperbarui basis data pajak dan retribusi, serta memperkuat pengawasan terhadap potensi kehilangan pendapatan.

‎Pada sisi belanja daerah, Fraksi PPP menyoroti realisasi belanja dan transfer yang telah mencapai sekitar 91,83 persen dari total anggaran atau sekitar Rp1,928 triliun. Meski angka tersebut tergolong tinggi, sisa anggaran yang belum terserap dinilai tetap perlu dievaluasi agar tidak berdampak terhadap pelaksanaan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

‎Fraksi juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup diukur dari besarnya tingkat serapan anggaran. Lebih dari itu, anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, baik melalui peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, ketahanan pangan, pengurangan angka kemiskinan, maupun perluasan kesempatan kerja.

‎Selain itu, Fraksi PPP turut memberikan perhatian terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), fraksi meminta agar seluruh rekomendasi BPK segera ditindaklanjuti, termasuk temuan terkait kesalahan penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal dengan nilai mencapai sekitar Rp44,73 miliar.

‎Menurut Fraksi PPP, temuan tersebut menjadi pengingat pentingnya memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah. Di samping itu, ketelitian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan, verifikasi, dan penganggaran juga dinilai perlu terus ditingkatkan agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.

‎Menutup pandangan umumnya, Fraksi PPP berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah. Fraksi juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan serta kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

‎penulis ; iwak