‎“Golkar Solusi Rakyat”, Ketua DPRD Bondowoso ; Tekankan Peran Legislatif sebagai Jembatan Aspirasi & Akselerator Pembangunan Daerah

 

BONDOWOSO, mediabhayangkara.com – Dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golongan Karya Kabupaten Bondowoso yang berlangsung hari ini di Kantor DPD Golkar setempat.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, Adi Kriesna, S.H., menyampaikan sambutan strategis yang bernuansa kebijakan, programatik, dan visioner. 

Di hadapan para pengurus partai, kader milenial, serta tamu kehormatan termasuk Dr. H. Ali Mufthi, S.Ag., M.Si. (Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Timur) dan Dr. H. Abdul Hamid Wahid, M.Ag. (Bupati Bondowoso), Adi Kriesna menegaskan bahwa fraksi Golkar di legislatif harus bertransformasi menjadi “solusi rakyat”. Prinsip ini, menurutnya, harus diinternalisasi oleh setiap anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) masing-masing, mengubah paradigma perwakilan dari sekadar simbol formal menjadi instrumen nyata penyelesaian masalah masyarakat.

‎Dalam bagian awal sambutannya, Adi Kriesna mengungkapkan kabar menggembirakan terkait alokasi anggaran pembangunan untuk Kabupaten Bondowoso melalui koordinasi intensif dengan pihak provinsi. Ia menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah kabupaten akan menerima program penanggulangan bencana senilai kurang lebih Rp 7,5 miliar, yang difasilitasi melalui peran aktif Dr. H. Ali Mufthi. 

Lebih jauh, ia juga mengumumkan bahwa usulan infrastruktur jalan daerah sepanjang 12 koridor dengan nilai total mencapai Rp 700 miliar telah mendapat perhatian khusus dari pimpinan provinsi. “Kita belum tahu berapa yang akhirnya ditandatangani, mumpung beliau duduk bersebelahan, monggo silakan diatur-atur sendiri,” ujarnya dengan nada diplomatis namun penuh harapan, sekaligus menekankan pentingnya sinergi eksekutif-legislatif-partai dalam menyerap aspirasi pembangunan secara maksimal.

‎Selain isu infrastruktur dan bencana, Adi Kriesna juga menyoroti program beasiswa pendidikan sebagai bentuk investasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia Bondowoso. 

Ia menyatakan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 1.200 siswa SD, SMP, dan SMA akan menerima bantuan beasiswa, dengan rincian awal 1.200 kuota untuk tingkat SD yang telah diajukan melalui koordinator bidang pendidikan terkait. 

Ia berharap agar Bupati Dr. H. Abdul Hamid Wahid dapat memperhatikan hal ini secara serius dan memastikan distribusi manfaat negara tersebut sampai ke lapisan masyarakat paling bawah. “Sebagai Ketua DPRD, saya berharap Bapak Bupati bisa memberikan prioritas kepada Kabupaten Bondowoso dalam realisasi program-program sosial ini,” katanya, menunjukkan urgensi pemerataan akses pendidikan bagi generasi muda daerah.

‎Pada poin kedua, Adi Kriesna mengangkat tema sentral: “Golkar Solusi Rakyat”. Ia menekankan bahwa anggota fraksi Golkar di DPRD, termasuk ketua-ketua panitia kerja (PK) yang baru dilantik yang menurutnya 99% merupakan generasi milenial harus benar-benar berfungsi sebagai representasi konstituen. 

“Generasi kolonial sudah tidak berkenan lagi di museum politik modern,” ujarnya secara metaforis, merujuk pada perlunya transformasi mentalitas kepemimpinan menuju pendekatan yang lebih responsif, digital, dan berbasis data. 

Ia menegaskan bahwa fraksi Golkar harus menjadi solusi atas problematika masyarakat di dapilnya, bukan justru menjadi sumber keluhan atau ketidakpuasan publik. Anggota dewan, baginya, harus hadir sebagai problem-solver, bukan problem-maker.

‎Di aspek internal organisasi, Adi Kriesna menyampaikan arahan konkret mengenai penyusunan kepengurusan di tingkat kecamatan dan desa. Ia meminta Ketua PK untuk memastikan bahwa minimal 30% posisi diisi oleh perempuan dan 80% oleh generasi milenial dalam struktur kepengurusan baru. 

Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat regenerasi, meningkatkan inklusivitas gender, dan memperkuat relevansi partai di mata pemilih muda. Selain itu, ia juga mengangkat isu strategis lainnya: pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Bondowoso. 

Sejak pemilu 1999 hingga kini, jumlah dapil di Bondowoso relatif stagnan. Menurutnya, perlu ada diskusi serius agar jumlah dapil bertambah, sehingga anggota DPRD semakin dekat dengan konstituennya. Ia bahkan mengusulkan konsep “satu kecamatan satu dapil” kepada KPU, meskipun sistem tersebut masih perlu dirumuskan bersama secara teknis dan hukum.

‎Menutup sambutannya, Adi Kriesna menegaskan bahwa semua gagasan ini bukan sekadar retorika, melainkan roadmap aksi yang harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor: antara partai, eksekutif, legislatif, dan masyarakat. 

Dengan kehadiran Dr. H. Ali Mufthi dan Dr. H. Abdul Hamid Wahid, ia melihat momentum ini sebagai kesempatan emas untuk memperkuat posisi Bondowoso dalam peta pembangunan nasional. 

“Mari kita jadikan Golkar bukan hanya partai pemenang pemilu, tapi partai pemenang hati rakyat,” pungkasnya. 

Dalam konteks itu, Rakerda kali ini bukan sekadar rapat biasa melainkan titik balik bagi Golkar Bondowoso untuk membuktikan bahwa mereka layak dipercaya sebagai agen perubahan, bukan sekadar penjaga status .

penulis ; iwak