Bhayangkara.id - NTT- Ende. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende saat ini dalam kepemimpinan Bupati Yosef Benediktus Badeoda dan Wakil Bupati Dominikus Minggu Mere lagi berupaya untuk mengatasi beban hutang yang harus diselesaikan pada tahun 2025 sebesar Rp.120 miliar.
Salah satu langkah yang diambil adalah mengurangi anggaran pekerjaan di luar Pokir dan pembelanjaan yang tidak perlu, mengurangi anggaran Dana Pokir, serta berupaya untuk menggenjot peningkatan PAD. Hal ini dilakukan karena beban utang yang dihadapi saat ini sangat berat.
Upaya pemerintah tersebut tidak sepenuhnya mendapat dukungan dan kerja sama yang baik dari pimpinan OPD selaku pembantu Bupati dalam mendukung kerja - Kerja Bupati, dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selaku wakil rakyat.
Kondisi ini sangat memperhatinkan, karena pemerintah boleh berupaya untuk efisiensi anggaran dan Peningkatan PAD, namun dilain pihak Pimpinan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende, dan DPRD di Ende diduga bagi - bagi Proyek untuk memperkaya diri.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, pada tahun anggaran 2025 memiliki 180 lebih jenis paket pekerjaan. Dari jumlah tersebut 105 paket diduga dibagi bagi kepada anggota DPRD Ende.
Hal ini, diungkapkan oleh salah seorang staf di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ende kepada media ini, melalui sambungan telephone, pada Minggu, ( 28/09/2025)
"Saya hanya menyediakan Produk Ari, jumlahnya ada 180 lebih paket. 105 paket itu jatahnya DPRD Ende. Semua sudah diatur oleh Pimpinan Ari, saya tidak punya wewenang." katanya.
Sementara itu, Sabri Indra Dewa anggota DPRD Ende dari Partai PDI Perjuangan, saat dihubungi media ini, terkait persoalan tersebut di atas, belum memberikan komentar, karena lagi dalam perjalanan.
Ignas / Khanza